detakhukum, Bogor – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa warga di 5 wilayah yang diterapkan PSBB dan terdampak (covid-19) secara ekonomi, akan dibantu pemerintah melalui 7 pintu, baik yang berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD kabupaten kota yang bersangkutan.
Tujuh pintu yang dimaksud yakni Program Keluarga Harapan (PKH), sembako pangan non-tunai, kartu pra kerja untuk warga pengangguran dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sembako Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Selain itu, ada bantuan dari dana desa bagi warga yang tinggal di kabupaten, dana sosial dari Pemprov Jabar Rp 500 ribu per bulan selama empat bulan dan dana sosial dari kabupaten di lima wilayah.
“Jadi jangan khawatir warga yang terdampak secara ekonomi, akan kita bantu, baik mereka yang sebelumnya sudah mendapat bantuan PKH, maupun non PKH. Saya akan memastikan tidak akan ada warga yang kesusahan akibat covid ini, khususnya akibat pemberlakuan PSBB.” ujar Ridwan dalam siaran pers Humas Pemkot Bogor, Senin (13/4/2020).
Untuk melakukan pendataan mereka yang akan mendapat bantuan, Kang Emil minta kepada seluruh RW di lima wilayah itu untuk menjadi RW siaga. Siaga mendata, siaga segera melaporkan dan mendata tamu pendatang dan juga siaga menyalurkan bantuan.
Sementara itu Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyampaikan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Pemkot Bogor, tercatat ada sekitar 71.111 kepala keluarga dan 69.248 jumlah rumah tangga.
“Yang tercover oleh APBN dan kartu sembako ada sekitar 63.000 sekian. Dan sisa yang belum tercover ada 8.046 yang kami harapkan dapat dibantu dari alokasi anggaran provinsi,” kata Dedie. Kemudian, lanjut Dedie, untuk yang non DTKS dari hasil verifikasi yang masih dilakukan sampai dengan saat ini ada 43.531.
“Sementara kuota provinsi dari hasil pembahasan hanya sekitar 31.285. Sehingga sisanya kami akan upayakan dari anggaran Kota Bogor yang jumlahnya sekitar 12.246 orang. Kemudian untuk data pra kerja artinya mereka yang terdampak pekerjaannya atau usahanya serta PHK jumlahnya ada sekitar 46 ribu, yang akan kami koordinasikan dengan Menakertrans untuk bagaimana teknis pengalokasian data untuk kartu pra kerja,” jelasnya. (ayobogor)
