detakhukum.com, Jakarta– Sudah ada jutaan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja( PHK) sepanjang masa pandemi Corona. Perihal itu jadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo( Jokowi) meminta seluruh program bantuan warga dalam rangka penanggulangan dampak COVID- 19 segera direalisasikan.
Kepala BNPB Doni Monardo usai mengikuti rapat terbatas dengan Jokowi serta para menteri tentang Laporan Tim Gugus Tugas COVID- 19, mengatakan pemerintah mencatat telah terdapat 1, 65 juta pekerja yang di- PHK.
” Menyangkut masalah sosial, dari beberapa laporan yang di informasikan menteri ada sekitar 1, 65 juta warga negara kita yang sudah di- PHK serta dirumahkan. Sehingga Bapak Presiden menugaskan untuk segera diberikan Kartu Pra Kerja,” tuturnya lewat konferensi virtual, Senin( 13/ 4/ 2020).
Program Kartu Pra Kerja sendiri sepatutnya sudah berjalan proses registrasi. Tetapi beberapa kali registrasi awal diundur lantaran kendala teknis.
Tidak hanya Kartu Pra Kerja, Jokowi juga meminta segala program bantuan warga dilakukan minggu ini. Mulai dari Program Keluarga Harapan( PKH), bantuan sosial langsung, kartu sembako maupun kartu sembako Jabodetabek.
” Dan juga segera dimulai minggu ini program bantuan sosial yang lewat sosial safety net. Sehingga warga terdampak terutama di Jabodetabek dapat segera mendapatkan support. Paling utama bantuan sembako dari Kemensos,” ucap Doni.
“Jokowi juga menginstruksikan agar memperhatikan TKI yang terdapat di Malaysia. Ia ingin agar para TKI di Malaysia tidak kekurangan bahan pangan” tambahnya.
Benar saja, antusias warga mendaftar Kartu Pra Kerja cukup besar. Datanya ada di halaman berikutnya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat telah ada 2, 4 juta warga yang mengakses halaman resmi www.prakerja.go.id. Dari total tersebut tercatat 1. 432. 133 yang sudah registrasi.
Sebagaimana dikenal, pada hari Sabtu bertepatan pada 11 April 2020 jam 19. 00 sudah dibuka registrasi untuk calon partisipan Program Kartu Pra Kerja oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Cipta Kerja, yang dihadiri oleh Kepala Staf Presiden, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Perindustrian.
” Kami memandang antusiasme ini sebagai refleksi dari ekspektasi publik yang sangat besar terhadap program Kartu Pra Kerja,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Jakarta, Senin( 13/ 4/ 2020).
Sampai hari Minggu 12 April 2020 jam 16. 00 Wib, ataupun 21 jam setelah registrasi dibuka, data mencatat jumlah yang melaksanakan registrasi sebanyak 1. 432. 133, yang telah melakukan verifikasi email sebanyak 1. 063. 028 ataupun 73, 85%, yang telah lewat verifikasi NIK sebanyak 624. 090 ataupun 43, 65%, serta yang telah mengambil program pelatihan ataupun join batch sebanyak 77. 834 atau 5, 43%.
Bagi Airlangga, penerimaan peserta gelombang awal akan di informasikan pada hari Jumat 17 April, serta pelatihan bisa digunakan di mitra platform mulai Sabtu 18 April. Pelatihan offline ataupun tatap muka bisa dilakukan setelah dievaluasi dari aspek keamanan serta pemenuhan standar kesehatan.
” Dari total yang sudah registrasi sebanyak 1, 4 juta itu, pernah dalam 1 menit, pendaftar Kartu Prakerja mencapai 80 ribu orang pada saat yang bersamaan, sehingga kapasitas server akhirnya ditingkatkan,” jelas Airlangga.
Melihat tingginya antusias warga terhadap program Kartu Pra Kerja, pemerintah juga memperbaiki kualitas website agar lebih gampang diakses untuk calon peserta. Mulai dari verifikasi email, unggah gambar, kapasitas server dari Kementerian terkait untuk melayani request API dari server Prakerja, sampai penyediaan sarana Call Center.
” Karena antusiasme pendaftar program Kartu Pra Kerja yang sangat besar, serta ini program baru yang melibatkan digital platform secara end to end, maka dengan segala kerendahan hati, kami berharap warga dapat memaklumi atas seluruh kekurangan yang terdapat pada saat awal pembukaan registrasi ini,” ucapnya. (detikcom)
