detakhukum.com – Indonesia akhirnya menyepakati perjanjian dagang Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP dengan 15 negara. Dengan perjanjian dagang ini, Indonesia bisa melakukan ekspor dan impor dengan tarif yang lebih murah.
Butuh waktu 8 tahun bernegosiasi, hingga akhirnya kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) resmi ditandatangani pada minggu (15/11/2020).
Fakta tersebut ditandatangani 10 negara ASEAN beserta China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Saat hari terakhir rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-37 yang digelar secara virtual di Hanoi, Vietnam.
Namun, India mundur dari negosiasi RCEP pada November tahun lalu. Tapi, karena India memang telah ikut jadi partner negosiasi negara-negara RCEP sejak awal. Ia boleh kembali bergabung kapan saja.
RCEP ini apa?
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) mencakup 2,1 miliar orang dengan anggotanya menyumbang sekitar 30% dari produk domestik bruto (PDP) global. Tanpa kehadiran AS di dalamnya. RCEP disebut-sebut akan makin memperluas pengaruh China di kawasan.
Apa Tujuannya?
RCEP diharapkan dapat memperkecil tarif impor dalam waktu 20 tahun. RCEP membantu negara-negara berkembang mengejar ketertinggalan dunia, menurunkan tarif, mempromosikan investasi, serta untuk membuka perdagangan jasa.
Diharapkan juga dapat menjadi penopang proses pemulihan Asia Tenggara dan negara lain yang terlibat di dalamnya dari tekanan akibat pandemi COVID-19.
Dilansir dari New York Times, dengan hambatan perdagangan menjadi lebih sedikit. RCEP mendorong perusahaan global yang mencoba menghindari tarif Trump terhadap barang-barang buatan China untuk tetap beroperasi di Asia, ketimbang mengalihkan ke Amerika Utara.
“Tarif yang lebih rendah di kawasan ini meningkatkan nilai jual-beli di kawasan Asia, sementara aturan yang seragam dapat memudahkan untuk menarik produksi dari dataran Tiongkok sambil mempertahankan akses itu.”– Mary Love, Senior Follow the Peterson Institute for International Economics, Washington.
“Hal ini juga nantinya akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan PDB 2021-2032 akan naik sekitar 0,05% kalau tidak ada RCEP akan turun 0,07%. Ini juga akan memfasilitasi mendorong pembangunan kapasitas ekonomi dan kemampuan UKM dalam kawasan RCEP ini.” Agus Suparmanto Menteri Perdagangan dikutip dari kontan, 12/11/2020.
Namun, RCEP dinilai dapat mengancam produk lokal
Kenapa? Penghilangan tarif impor bukan hanya mempermudah ekspor, tapi juga melonggarkan impor. Produk lokal akan semakin terjepit.
“Sebelum ada RCEP saja produk impor dari China banjir, baik di e-commerce maupun melalui perdagangan konvensional.”— Bhima Yudhistira, Ekonom INDEF (17/11/2020).
Lalu gimana? Bhima mengusulkan adanya hambatan non-tarif, seperti sertifikasi halal, SNI lebih ketat untuk produk impor, dan sertifikasi lingkungan untuk produk tertentu.
“Ini kreativitas pemerintah untuk mencari di atas kesepakatan liberalisasi perdagangan.” kata Bhima.
Risiko lain: melemahkan rupiah dalam jangka panjang. RCEP memungkinkan modal asing akan banyak masuk di sektor perbankan, asuransi, hingga perusahaan dalam negeri.
Apa akibatnya?
“Semakin banyak modal asing. Setiap bagi-bagi dividen atau laba, uangnya akan dikonversi ke mata uang asing. Ini bisa berisiko melemahkan rupiah dalam jangka panjang.” ucapnya. (narasi/dh)
