detakhukum.com,Jakarta – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan target penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional hingga nol persen pada akhir tahun 2024 bukan sesuatu yang mudah dilakukan.
“Ini memang bukan hal yang mudah untuk sampai tahun 2024 menjadi nol persen dari pada kemiskinan ekstrem ini,” kata Wapres Ma’ruf saat memimpin Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) secara virtual, Rabu (28/8/2021).
Wapres mengatakan penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen merupakan target jangka panjang, sedangkan target jangka pendek pada 2021 adalah menurunkan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi.
Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sejalan dengan SDGs yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada 2030. Namun, Bapak Presiden (Joko Widodo) menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024, jelas Wapres.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2021, Wapres mengatakan tingkat kemiskinan nasional mencapai 27,54 juta jiwa, sedangkan kemiskinan ekstrem sebanyak 10,86 juta jiwa. Data kemiskinan ekstrem secara nasional tersebut berada di 212 kabupaten dan kota dari 25 provinsi.
Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Dari setiap provinsi tersebut, lanjut Wapres, dipilih lima kabupaten dan kota yang kemudian semuanya mewakili jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional.
Wapres minta seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian (K/L) terkait untuk memperkuat penargetan rumah tangga ekstrem dalam fokus wilayah tersebut.
Bagi K/L yang memiliki program bantuan sosial bersasaran agar memastikan bahwa seluruh rumah tangga miskin dan individu yang masuk kategori miskin ekstrem di fokus wilayah tersebut menerima bantuan sosial,” kata Ma’ruf Amin.(ant/dth)
