detakhukum.com,Jakarta-Pertamina menggandeng sembilan perusahaan,terdiri atas tiga BUMN dan sembilan perusahaan swasta,untuk penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan Pertashop yang mencapai 71 persen
Ketiga BUMN yang digandeng adalah PT. Pindad (Persero), PT. Barata Indonesia (Persero) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sementara enam perusahaan lainnya merupakan perusahaan swasta nasional dengan pabrik yang berlokasi di Purwakarta, Bogor, Bekasi, Padang dan Balikpapan.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman dalam informasi yang dilansir dari Antara,Kamis mengatakan ke-9 pabrikasi dalam negeri yang menjadi mitra Pertamina ini menyediakan sebagian besar material untuk pembuatan modular termasuk totem Pertashop yang dibuat oleh 100 persen tenaga kerja Indonesia.
Dengan demikian,TKDN dalam Pertashop hingga saat ini telah mencapai 71 persen dan akan terus ditingkatkan sejalan penambahan mitra pabrikasi dalam negeri untuk proses pembangunannya dalam rangka mengejar target operasional 4.558 gerai Pertashop di akhir tahun 2020.
“Tingginya TKDN dalam pembangunan Pertashop merupakan komitmen Pertamina untuk mendukung pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri sehingga dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Fajriyah.
Menurut Fajriyah,hingga September 2020,Pertamina telah membangun 576 gerai Pertashop di seluruh Indonesia.Agar pembangunan Pertashop sesuai target,Pertamina perlu lebih banyak lagi menggandeng industri manufaktur dalam negeri untuk bersama-sama menyukseskan program Pertashop,tutur Fajriyah.
Pertashop, lanjut Fajriyah,merupakan program bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang didukung Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di perdesaan.
Ia mengutarakan harapannya agar Pertashop ke depannya menjadi pusat bisnis energi desa sehingga menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru yang akan menyerap tenaga kerja dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, jelas Fajriyah.(dth)
