detakhukum.com, Bogor – Sepanjang tahun 2023, kinerja dan prospek ekonomi perekonomian nasional tetap solid meskipun di tengah ketidakpastian global. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dan pemulihan ekonomi terus berlanjut, dengan inflasi yang terkendali hingga akhir tahun. Pertumbuhan ekonomi juga tetap baik ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan eratnya sinergi kebijakan ekonomi nasional yang konsisten dan terukur.
Salah satu bauran kebijakan Bank Indonesia adalah Kebijakan Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau, arah kebijakan Bank Indonesia tersebut diperkuat dengan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan Bank Indonesia juga diperkuat dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah, serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD). Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha juga akan terus diperkuat.
Dalam hal Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor mendapatkan Penghargaan sebagai Juara II dengan Kategori Digitalisasi Ekonomi Daerah Terbaik Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Apresiasi Jawara Ekonomi Digital (AJEG) Jawa Barat Tahun 2023, dan sebagai Terbaik III Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kategori Kota/Kabupaten Non-IHK Pinunjul Award Tahun 2023. Kegiatan dilaksanakan di Bandung pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, adapun penghargaan tersebut diterima oleh Deni Humaedi Alkasembawa, S.IP., MM (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Setda Kabupaten Bogor).
CAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023 (per tanggal 13 Desember 2023)
Pencapaian realisasi pajak daerah untuk 10 jenis pajak daerah sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.600.253.011.412,00 atau 99,55 % dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp 2.611.901.892.500,00 dengan rincian realisasi penerimaan sebagai berikut:
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV (s.d 13 Desember 2023)
Penerimaan realisasi pajak daerah di Kabupaten Bogor dari 10 jenis pajak yang dikelola Bappenda Kabupaten Bogor, paling besar terkontribusi dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian Rp 927.561.811.876,00 dan Kedua terbesar dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan capaian Rp 598.005.444.072,00 sebagaimana tergambar pada diagram realisasi pajak daerah di bawah ini.
Realisasi penerimaaan pajak daerah masih akan bertambah penerimaannya sampai dengan akhir tahun per tanggal 31 Desember 2023, karena masa jatuh tempo pembayaran pajak selain PBB-P2 dibayarkan paling lambat per tanggal 15 Desember 2023.
Pada tabel 2 dan grafik perbandingan realisasi di bawah dapat dilihat bahwa pada Triwulan yang sama yaitu pada Bulan Desember dihasilkan antara lain:
Tabel 2. Perbandingan Realisasi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2022 dan 2023
Pencapaian penerimaan pajak daerah akan terus meningkat sampai dengan akhir Desember 2023. Potensi penerimaan dari pajak PBB dan BPHTB masih terus Dengan meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah maka pembangunan daerah akan dapat berjalan dengan baik dan karsa Bogor Maju akan terwujud sesuai dengan rencana strategis 2018-2023.
