detakhukum.com,Jakarta- Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan mempertanyakan kerjasama korporasi RI dan perusahaan China dalam membangun pabrik vaksin di Indonesia.
Katanya, negara ini memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk mengembangkan vaksin secara mandiri tanpa bergantung terhadap negara lain.
Menurut politikus Partai Demokrat itu, pemerintah seharusnya mulai mengurangi ketergantungan terhadap negara lain, termasuk dalam penyediaan vaksin Covid-19. Terlebih lagi, kata Syarief selama ini Indonesia banyak bergantung terhadap negara lain khususnya Negeri Tirai Bambu. Negara ini juga banyak melakukan pinjaman luar negeri.
Kini berencana bekerja sama lagi dengan China untuk membangun pabrik vaksin yang membuat kita tidak mandiri dan China menguasai pasar vaksin di Indonesia,” kata Syarief Hasan di Jakarta, Kamis (26/8) dilansir dari Jpnn.
Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu mengatakan pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan BUMN untuk membangun pabrik vaksin sendiri, bukan malah membangun pabrik vaksin China di Indonesia.
“Kita memiliki BUMN dan perusahaan dalam negeri yang punya kemampuan membangun pabrik vaksin. Seharusnya Indonesia bisa membangun sendiri tanpa bergantung dengan negara lain,” tutur Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga menilai pemerintah seharusnya bisa mengutamakan vaksin buatan dalam negeri yang bisa menyamai kualitas produk negara lain. “Mengapa harus mengembangkan produk dari luar, padahal kita memiliki produk vaksin dalam negeri?” katanya mempertanyakan.
Sebab itu,dia menyarankan agar pemerintah memiliki kebijakan yang berpihak dan membantu pengembangan produk dalam negeri, di antaranya adalah vaksin nusantara yang digagas dr Terawan Agus Putranto.
“Pemerintah seharusnya lebih fokus mengembangkan vaksin merah putih dan membantu pengembangan vaksin nusantara yang digagas oleh dokter Terawan yang murni buatan dalam negeri,” kata Syarief menegaskan. Terlebih lagi dia menerima informasi bahwa Turki mulai melirik vaksin nusantara yang dikembangkan dr Terawan.
“Bahkan dalam berbagai sumber menyebutkan, mereka berencana akan memesan 5,2 juta vaksin nusantara. Seharusnya vaksin ini yang dikembangkan di Indonesia,” ujar Syarief.
Syarief Hasan mendorong pemerintah lebih menghargai vaksin yang dikembangan di dalam negeri dengan menunjukkan keberpihakan terhadap BUMN sendiri untuk memproduksinya. “Bukan malah membangun pabrik vaksin bersama China.
Kita punya kemampuan dan sumber daya yang tidak kalah dengan produk yang dari luar,” ungkapnya.(Jpn/suk)
