detakhukum.com, Jakarta – Kejaksaan Agung terus memburu dan menyita aset-aset milik tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Termasuk aset tambang batubara milik tersangka Heru Hidayat di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur yang kemudian diserahkan ke BUMN.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai langkah penyitaan aset milik tersangka korupsi Asuransi Jiwasraya merupakan langkah tepat.
“Sudah tepat itu tindakan penyitaan aset milik para tersangka, ini kan langkah penyidikan,” katanya di Jakarta, Minggu (1/3).
Langkah penyitaan dan pemblokiran yang dilakukan penyidik, menurutnya, sebagai bentuk antisipasi pengembalian kerugian negara. Jika pada persidangan nanti, para tersangka diminta untuk mengembalikan kerugian negara.
“Misalkan vonis semua tersangka diminta kembalikan kerugian negara, tapi jaksa sudah pegang aset tersangka tinggal dilelang,” jelasnya.
Terkait kabar usaha tambang batubara milik tersangka Heru Hidayat yang disita telah diserahkan ke BUMN untuk dikelola, Boyamin mengaku belum mengetahui dan mendengar informasi tersebut.
“Belum tahu saya, ini baru dengar, ” ujarnya.
Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin membantah telah menyerahkan usaha tambang batubara milik tersangka Heru Hidayat di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ke BUMN.
“Belum, kita baru meminta pendapat. Kan juga dijadikan barang bukti,” katanya.
Burhanuddin menegaskan, pihaknya telah berdiskusi dengan pihak Kementerian BUMN terkait pengelolaan tambang tersebut. Akan tetapi belum menyerahkan pengelolaannya.
“Artinya ada tambang yang tentu tambang ini sudah beroperasi. Nah kalau beroperasi, siapa yang mengelola. Itu saja.” tegasnya.
Penyidik Kejagung menyita usaha tambang milik Heru Hidayat memakai nama PT Gunung Bara Utama (GBU). Usaha tambang milik Komisaris PT Trada Alam Minera (TAM) ini berlokasi di Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
