detakhukum.com – Presiden Jokowi telah resmi mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri ke DPR, Rabu (13/1). Komjen Listyo Sigit Prabowo sesudah itu akan menjalankan uji kepatutan dan juga kelayakan di DPR.
Jabatan Kapolri adalah pimpinan tertinggi di Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebagai sosok yang diberi amanah menjalankan secara konsisten dan juga berkelanjutan tugas pokok, fungsi, serta visi-misi kepolisian.
Tupoksinya sebagai aparatur keamanan yang mengemban tugas melindungi, melayani, serta menjamin rasa aman bagi masyarakat, sekaligus garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia.
Menyikapi pergantian Kapolri, setelah Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memasuki usia pensiun, akhir Januari 2021, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, meminta, Kapolri terpilih adalah figur yang memiliki kapabilitas, integritas, serta track record maupun rekam jejak, yang sejalan dengan tugas pokok dan juga fungsi kepolisian.
“Memilih Kapolri adalah kewenangan dan juga hak prerogatif Presiden. Presiden Jokowi tentunya memilih jenderal terbaik untuk membawa Polri dalam posisinya sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, juga menjamin keamanan bagi masyarakat Indonesia,” ujar Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, belum lama ini.
Abdul Mu’ti pun mengamati soal pemilihan calon Kapolri yang wajib terlepas dari unsur primordialisme lantaran Indonesia adalah negara kesatuan. Masyarakat Indonesia, sebut Abdul Mu’ti, tidak mesti membeda-bedakan atas alasan asal daerah, suku, serta agama dari calon Kapolri terpilih. Menurutnya, persoalan ke-Indonesia-an jelas tidak dapat membuat dikotomi berdasarkan asal daerah, suku mana, termasuk beragama apa.
“Pilihan mutlak ada di tangan Presiden, serta kita tidak boleh melihatnya dari aspek primordialisme. Ini murni di tangan Presiden, dan juga memilih atas dasar profesionalisme serta integritas, sebagai orang terbaik untuk kemudian diuji kelayakannya di DPR,” jelas Abdul Mu’ti.
Dalam kemajuan Polri saat ini, Abdul Mu’ti mengkritisi tugas Polri yang dinilai telah jauh masuk ke ranah politik. Dalam suksesi pemilukada misalnya, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten-kota, tugas Polri semestinya hanya bertugas bagaimana mengamankan kelangsungan serta kelancaran Pemilukada.
Abdul Mu’ti juga tidak menampik banyak perubahan serta kemajuan dilakukan Polri. Misalnya saja, cara-cara pendekatan yang lebih humanis dari waktu ke waktu, serta kian diterima masyarakat. Peningkatan profesionalisme dan juga kemampuan Polri dalam menangani berbagai aksi kejahatan semakin canggih menggunakan kemajuan teknologi saat ini. Kemajuan dalam melindungi masyarakat tersebut, patut diapresiasi.
Melindungi integritas, moralitas, profesionalisme, dan netralitas, wajib menjadi tujuan Polri supaya tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Komitmen ini harus dipegang dan juga menjadi landasan pimpinan Polri terpilih.
Sementara itu,
