detakhukum.com,Jakarta-kepala staf presiden jenderal TNI (purn) Moeldoko,menjawab tudingan dari ketua umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),ada pejabat di lingkungan dekat Presiden Joko Wododo yang ingin mengambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Saran saya,menjadi seorang pemimpin harus menjadi kuat jangan mudah baperan,terombang ambing dan seterusnya,kata Moeldoko,dalam penjelasannya via zoom,senin malam 1 pebruari 2021.
Moeldoko menegaskan,bahwa ia memang terbuka terhadap siapapun.Bahkan rumahnya terbuka untuk orang datang.Berbagai cerita,dilakuinya ia dapatkan dari para tamu tersebut.
Moeldoko juga sempat menyinggung,bahwa ada larangan untuk anak buah tidak boleh kemana-mana,diborgol saja kali,katanya.
Tidak dijelaskan,apakah yang dimaksud adalah kader partai Demokrat atau siapa.Tetapi mantan panglima TNI itu juga memprotes pernyataan AHY kalau ada pihak luar yang ingin mengkudeta.
Kalau istilah kudeta ya dari dalam (Partai Demokrat) masa dari luar,katanya.
Dalam hal ini saya mengingatkan,sekali lagi jangan dikit dikit istana dan jangan ganggu pak Jokowi,karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali,tidak tahu apa apa dalam isu ini.
Jadi itu urusan saya,Moeldoko ini,bukan selaku KSP.Moeldoko tutur Moeldoko.
Sebelumnya,ketua umum Partai Demokrat,Agus Harimurti Yudhyono alias AHY menyebut bahwa pihak pihak yang berencana mengambil alih paksa kepemimpinannya dari partai punya motif tertentu.Menurut informasi yang diterimanya,rencna itu kata AHY terkait pemilihan 2024.
Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.Dalam komunikasi mereka,pengambilalihan posisi ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersngkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang kata Agus saat menyampikan keterangan pers di kantor Partai Demokrat Jakarta,senin 1 Februari 2021.
AHY menyatakan,pihak pihak yang terlibat salah satunya kader partai,eks kader dan bahkan pejabat setingkat menteri.Dia juga menuding ada pejabat dilingkaran istana kepresidenan memberi restu manuver politik untuk menyingkirkannya dari kursi ketua umum.
Sepuluh hari lalu kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat,daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat.Serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai,yang dilakukan secara sistematis,kata AHY purnawirawan TNI berpangkat mayor.(Red)
