detakhukum.com,Jakarta – Popularitas dan elektabilitas calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) potensial,Voxpol Center juga menanyakan pendapat respondennya terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden Joko widodo (Jokowi) menjadi 3 periode .
Mayoritas publik atau sebanyak 73,7% tidak ingin jika Presiden RI menjabat selama 3 periode. Alasannya, 34,4% responden berpendapat karena itu merupakan bagian dari kemunduran demokrasi.
“Survei ini juga menemukan angka yang cukup tinggi sebesar 73,7% publik menyatakan tidak setuju jika masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode. Hanya sebesar 22,6% publik menyatakan persetujuannya terhadap penambahan masa jabatan presiden tersebut,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center,Pangi Syarwi Chaniago dalam rilis survei nasional yang bertajuk “Jokowi Cukup 2 Periode? Meneropong Peta Elektoral 2024, Capres Potensial Pengganti Jokowi”,dikutip dari sindonews,Sabtu (3/7/2021).
Adapun alasan yang mendasar, Pangi melanjutkan, mereka tidak setuju dengan penambahan masa jabatan presiden 3 periode karena pertama, kemunduran demokrasi 34,4%, regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan mandeg 28,2%, menghindari tumbuh subur KKN dan oligarki 9,9%, tidak mau menjadi pengkhianat demokrasi 8,7%,dan jebakan ranjau bagi presiden 4,6 %
Mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19, kata Pangi, survei ini menemukan bahwa approval rating kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sebesar 59,2% dari total gabungan antara sangat memuaskan dan memuaskan. Dan ada sebesar 32,5% dari total gabungan antara kecewa dan sangat kecewa saat survei dilaksanakan.
“Publik menilai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19,sudah tepat sebesar 48,9%,tidak terarah sebesar 29,9%,dan tidak tepat sebesar 17,7%.Kalau dicermati secara kuantitatif,penilaian sebagian besar masyarakat merasa kebijakan pemerintah selama ini dalam menangani kasus covid sudah tepat,”ungkapnya.(dth/sin)
