detakhukum.com,Jakarta-Dengan strategi komunikasi publik tepat sasaran dapat memberikan dampak baik kepada organisasi maupun masyarakat.
Maka dengan itu,Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) terus menekankan pentingnya strategi komunikasi publik dan juga kehumasan kepada setiap pimpinan unit kerja diseluruh Indonesia.
Demikian dikatakan,Yulia Jaya Nirmawati selaku Kepala Biro Humas (ATR/BPN).Selanjutnya kata dia,strategi komunikasi yang dilakukan oleh humas harus dapat menjelaskan, menyosialisasikan,menyebarluaskan berita-berita dan konten grafis yang berisikan informasi positif secara masif.”Kita share hal-hal positif melalui media sosial,contohnya testimoni masyarakat penerima sertipikat baik itu PTSL maupun program strategis lainnya,”ujarnya saat kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I secara daring,Rabu (31/03/2021).
Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 3570/4.3/100/XI/2018 tanggal 19 November 2018 mengenai pelaksanaan strategi komunikasi yang dijalankan Kementerian ATR/BPN terdapat 7 indikator pelaksanaan strategi komunikasi.
Yang pertama,mengaktifkan portal website,di mana satuan kerja diharapkan aktif mengunggah berita melalui kanal website resminya.
sedangkan yang Kedua,Pembinaan dan kerja sama media massa lain.
Ketiga,Media monitoring berita pertanahan dan tata ruang,Keempat,mensosialisasikan melalui media lainnya.Kelima,Pendokumentasian,peliputan dan kehumasan.
Keenam,Pengelolaan media sosial,dan yang terakhir ketujuh,Pelaksanaan pameran,penertiban newsletter dan brosur.
Yulia Jaya Nirmawati menambahkan bahwa,dalam 7 indikator pelaksanaan strategi komunikasi tersebut dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap satuan kerja di daerah.
“Dalam rangka membangun strategi komunikasi kita mengevaluasi dan menilai kinerja para kantor pertanahan maupun Kantor Wilayah BPN di kehumasan melalui 7 indikator tadi”katanya.
Selanjutnya kata dia,untuk memperkuat strategi komunikasi perlu dilakukan beberapa hal seperti engagement dengan media arus utama,pengelolaan isu strategis dan positif secara lebih intens,penguatan media sosial resmi dan media internal seperti newsletter, brosur dan lainnya dengan konsep yang kuat dan terkoordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan medsos Kanwil dan Kantah serta perubahan sikap dan budaya kerja di Kantah kota-kota besar/signifikan.
Di era digital tidak dapat dipungkiri bahwa informasi semakin berlimpah,rawan bias dan sulit dikendalikan,disitulah fungsi humas harus mengambil peran.
“Humas perlu untuk memetakan isu-isu strategis yang dihadapi dan dituntut untuk menjadi proaktif mampu membuat perencanaan komunikasi strategis dan tepat sasaran secara internal maupun eksternal,”tutur Yulia.
Dalam membangun penilaian yang positif di masyarakat maka diperlukan meyakinkan persepsi di masyarakat.”Penilaian itu bagian dari persepsi jadi kita harus membangun persepsi publik,untuk itu tugas kita meyakinkan masyarakat,persepsi itu bicara hati karena tak kenal maka tak sayang,jadi persepsi itu harus dibangun,tidak bisa sekali waktu itu harus di maintenance karena parameternya adalah soal hati,”ungkap Yulia.(red)
