detakhukum.com,Jakarta – Kementerian Perhubungan memprioritaskan anggaran 2021 senilai Rp45,66 triliun untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar sebesar Rp17,85 triliun.
“Pandemi memberikan tekanan negatif untuk ekonomi global dan Indonesia. Pemulihan ekonomi diproyeksikan berlangsung 2021.Untuk mendukung itu,kami berkontribusi dengan meningkatkan kinerja pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu,(2/9).
Menhub menyebutkan alokasi untuk pos anggaran tersebut, yakni subsidi angkutan perintis, subsidi angkutan umum massal perkotaan (buy the service) dan rehabilitasi atau peningkatan terminal Tipe A.
Selain untuk infrastruktur dan pelayanan dasar, rincian alokasi lainnya, yaitu SDM berkualitas dan berdaya saing senilai Rp.1,3 triliun,di antaranya diklat vokasi pendidikan perhubungan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang diklat transportasi.
Kemudian, ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkewajiban senilai Rp.369,94 miliar, di antaranya untuk pembangunan kereta api Bandara Adi Sumarmo, Terminal Kargo Pelabuhan Labuan Bajo dan fasilitas Pelabuhan Likupang.
Selanjutnya, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan senilai Rp,253,28 miliar, di antaranya rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan, Donggala, Wani (pinjaman/hibah luar negeri) dan pengembangan Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu (PHLN).
“Dukungan dalam bentuk strategis di antaranya, pengembangan sarana dan prasarana darat dengan program pengadaan pemasangan jalan di seluruh jalan Indonesia di 365 ruas, revitalisasi terminal Tipe A 16 terminal dengan anggaran Rp358 miliar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi,” katanya.
Kemudian, lanjut dia, penyelenggaraan layanan buy the service, menyubsidi bus di Medan, Solo, Denpasar, Yogyakarta, Palembang, Bandung dan Purwokerto.
“Harapannya bisa jadi lifestyle (gaya hidup) baru memberikan kehidupan baru UMKM pemilik bus. Kita memang usulkan buy the service bisa lima tahun, UMKM bisa beli bus dengan kontrak, mereka bisa pinjam di bank. Di sektor penyeberangan, ada penyelesaian pembangunan kapal penyeberangan dan beberapa kapal yang harus dibayar sudah selesai belum dilunasi,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan 16 bandara strategis dengan anggaran Rp1,6 triliun di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Pembangungan pelabuhan baru untuk mendukung industri pariwisata juga dilakukan upaya dengan alokasi Rp3,7 triliun di Patimban, Sanur,Pantoloan di Sulawesi,Wani di Donggala, serta terminal Kargo di Labuan Bajo,dan di Papua.
Pembangunan infrastruktur KA paling besar di KA Makassar-Parepare, kita harapkan tahun depan beroperasi.Sedangkan perkotaan kita sedang pikirkan angkutan massal untuk Jakarta, Surabaya,Bandung,Medan,Makassar dan Semarang,tuturnya.(dth/ant)
Kemenhub Prioritaskan Anggaran 2021 Untuk Infrastruktur
