detakhukum.com,Bogor-Berbagai capaian kinerja Kantor Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bogor di akhir tahun 2020.
Kepala kantor ATR/BPN Kota Bogor Erry Juliani Pasoreh membeberkan capaian kinerjanya di hadapan para wartawan saat acara Press Conference di Rumah Makan Merak Kota Bogor Rabu (30/12/2020)
Erry Juliani menyampaikan data umum pertanahan di Kota Bogor 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan dengan luas Wilayah 110,7 Km2,di Perkirakan jumlah bidang tanahnya berdasarkan DHKP pada tahun 2018 sebanyak 257.801,sedangkan di tahun 2020 sebanyak 292.884.Jadi Jumlah bidang tanah yang terpetakan pada tahun 2020 ini meningkat sebanyak 303.791 dengan prosentase (103,72%).
Menurutnya jika dibandingkan jumlah bidang tanah berdasarkan DHKP tahun 2020 jumlah yang belum terpetakan sebanyak 6.158.jika dibandingkan jumlah bidang yang sudah terdaftar.
Sedangkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Kota Bogor yang sudah berjalan sejak tahun 2017 sebanyak 550 bidang tanah,tahun 2018, 60.000 bidang,di tahun 2019 SHAT sebanyak 65.000 bidang dan PBT 96.000 bidang,sedangkan tahun 2020 sebanyak 650 bidang.
Jadi jumlah PTSL keseluruhan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 jumlahnya 126.200 SHAT,kata kepala kantor BPN Kota Bogor Erry Juliani Pasoreh.
Dia juga mengatakan,untuk pembangunan Kota Lengkap maka dibangunlah data bidang tanah terdaftar yang terpetakan dengan kwalitas KW1,valid,sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan,serta melakukan pendaftaran tanah pertama kali untuk bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah administrasi,dimulai dari Desa/kelurahan,Kecamatan,Kota/Kabupaten dan Provinsi.
Dengan tujuan adalah terlaksananya pelayanan pertanahan secara elektronik dengan terwujudnya Multipurpose Kadaster yaitu,pendaftaran tanah digunakan untuk berbagai kepentingan (one map policy).
Beliau juga jelaskan kalau saat ini,kantor BPN Kota Bogor dengan Tim Kujang-nya telah menyelesaikan melaksanakan Pembangunan Kota Lengkap sebanyak 68 kelurahan di 6 kecamatan,sehingga menjadi lengkap Kota Bogor yang terpetakan seluruhnya.
Dengan demikian diharapkan pelayanan yang dilaksanakan akan makin cepat,akurat,valid dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga akan meminimalisir sengketa dan permasalahan yang terjadi di wilayah Kota Bogor,ujar Erry Juliani.
Erry juga menyampaikan pelayanan Penyusunan standar layanan publik pada Kantor BPN ini,yang telah di desain,agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan bersaing dengan dunia modern yang serba elektronik.Loket pelayanan telah dioperasikan dengan e-office dan didesain secara modern serta memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan.
Dengan Transformasi digital,yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 terintegrasi data secara elektonik dan digitalisasi warkah menjadi prioritas yang harus segera terselesaikan agar proses layanan semakin mudah,cepat dan akurat,hingga saat ini Scan/Digitalisasi Warkah di Kantor Pertanahan Kota Bogor sudah mencapai (65,40%),Validasi Buku Tanah (99,66%),dan juga Surat Ukur (90,73%).
Layanan pertanahan pada masa new normal dianjurkan menggunakan layanan online atau elektronik untuk membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan dan pelaksana pelayanan.
Masyarakat juga dapat melakukan pengaduan dan konsultasi yang hasilnya akan didokumentasikan sehingga dapat diakses berdasarkan permintaan.
Begitu pula mengenai sarana dan prasarana kita tingkatkan agar terpenuhi fasilitas bagi penyandang disabillitas,dengan berbagai inovasi yang dilakukan,tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi pengguna layanan,ujar Erry.
Dengan demikian pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Bogor semakin maju dan modern berstandar dunia.
Erry menambahkan,bahwa,pengaduan baik berupa aduan manual,langsung,atau tatap muka maupun aduan secara elektronik/online.Sistem pengelolaannya telah didukung oleh tenaga SDM yang memadai dan kompeten serta ada timnya yang terhubung dengan pelayanan pertanahan baik layanan front office maupun tehnis di back office.
Disamping itu juga aplikasi ke sistem pengelolaan pertanahan sudah secara online yaitu aplikasi Simpanah dan Eposs.Pengelolaan pengaduan baik dilakukan melalui beragam media,meliputi,media Konvensional (kotak pengaduan,surat,telepon,SMS) dan Media Kontemporer (media sosial,website,aplikasi ponsel) termasuk aplikasi Tanya Atrbpn dan aplikasi LAPOR!.
Kita juga meraih juara 3 (tiga) besar nasional di tahun 2020 dalam Kompetisi Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dengan kategori Unit Pengelola Pelayanan (UPP).
Layanan pengaduan dari aplikasi SIMPANAH ini terbukti efektif dan efisien dalam merespon dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat secara cepat, tepat dan transparan.Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan jumlah pengaduan dengan jumlah berkas yang diterima dalam proses pelayanan. Prosentase pengaduan di Kantor Pertanahan Kota Bogor.
Pada tahun 2019 (sebesar 0,17%) dan tahun 2020 (sebesar 0,18%), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai prosentase pengaduan kurang dari 1% dari volume berkas masuk di Kantor BPN ini,di tahun 2019 dan 2020.
Dengan sedikitnya pengaduan dari masyarakat, merupakan salah satu kriteria keberhasilan pelayanan yang kita laksanakan artinya masyarakat merasa puas terhadap layanan Kantor Pertanahan Kota Bogor.
Termasuk zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi,khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,Sehingga memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui,yaitu pencanangan, pembangunan,pengusulan,penilaian,dan penetapan.
Sejak di tahun 2018 Kantor BPN Kota Bogor telah melakukan pembangunan Zona Integritas dengan pencanangan Zona Integritas secara internal.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor dan seluruh pegawai telah menandatangani dokumen Pakta Integritas.Selanjutnya tahun 2020 telah dilaksanakan deklarasi secara eksternal dan telah ditandatangani piagam deklarasi zona integritas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor serta saksi-saksi dari pimpinan beberapa instansi eksternal.
Telah dibentuk tim/pokja sebagai komponen pengungkit.Yaitu terdapat 6 pokja diantaranya adalah Manajemen Perubahan,Penataan Tatalaksana,Penataan Manajemen SDM,Penguatan Akuntabilitas Kinerja,Penguatan Pengawasan,dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Masing-masing tim/pokja bertugas memastikan indikator-indikator dari 6 aspek tersebut terlaksana.
Di akhir tahun 2020, Kantor BPN Kota Bogor menuju tekad zero tunggakan yaitu tidak adanya lagi tunggakan pekerjaan yang belum selesai di tahun 2020 maupun tahun sebelumnya.
Agar semua jajaran dari mulai pimpinan dan staf ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.Maka pekerjaan dilaksanakan dengan cara lembur dan membuat tim penyelesaian tunggakan.
Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor kata dia ikut turut serta dalam evaluasi dan monitoring serta memberikan solusi terhadap kendala hambatan yang dihadapi.Hal ini dapat dilihat dari data sebagai berhasilnya zero tunggakan,maka untuk di tahun 2021 nanti jajaran Kantor Pertanahan Kota Bogor dapat fokus terhadap program atau target yang akan dilaksanakan.
Oleh karena itu Kantor Pertanahan Kota Bogor telah menciptakan inovasi-inovasi agar pelayanan yang dilaksanakan semakin menarik di hati masyarakat,antara lain.
1.Pendaftaran Online Service. 2. Rebo Keliling (Boling) adalah layanan menggunakan mobil larasita 3. Mall Pelayanan Publik (MPP).4. One Day Service (ODS) untuk layanan Roya, Peningkatan Hak,Peralihan Hak.
5. Pengaduan Elektronik (SIMPANAH) 6. Layanan Antar Jemput (LANJUT) 7.Layanan Antar Sertipikat (LAST) 8. Pengecekan 1 Jam (PE_JAS) 9. Layanan Elektronik untuk layanan Zona Nilai Tanah,Hak Tanggungan,Pengecekan,dan Roya, SKPT .10. E-Office.(*/Sup)
