detakhukum.com – Pemerintah Irak menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk melanjutkan operasi militer di negara mereka.
Pernyataan itu disampaikan pemerintah Irak untuk membantah laporan bahwa AS akan memulai kembali operasi militer di Baghdad.
Ribuan tentara AS dikerahkan ke Irak untuk mendukung pasukan lokal mencegah ISIS kembali bangkit. Mereka menjadi bagian dari koalisi internasional yang diundang Irak pada 2014 silam untuk melawan ISIS.
Namun, operasi militer itu dihentikan pada 5 Januari lalu atau dua hari setelah di sekitar bandara Baghdad. Serangan yang diluncurkan pada 3 Januari itu turut menewaskan salah satu tokoh militer Irak, Abu Mahdi al-Muhandis.
Juru bicara perdana menteri Irak untuk urusan militer Abdulkarim Khalaf mengatakan kepada AFP bahwa pasukan koalisi tidak memiliki izin dari Baghdad untuk melakukan misi bersama.
“Operasi gabungan belum dilanjutkan dan kami belum memberikan izin,” kata Abdulkarim Khalaf.
Khalaf mengatakan pemerintah Irak telah memerintahkan koalisi untuk menghentikan operasi gabungan setelah AS meluncurkan dua serangan udara ke Irak.
Selain pembunuhan Soleimani dan Muhandis, serangan AS ke Irak pada akhir Desember lalu lalu menewaskan 25 pejuang milisi. Serangan itu diluncurkan sebagai pembalasan atas kematian kontraktor AS akibat hantaman roket.
“Perjanjiannya adalah bahwa koalisi ada di sini untuk melawan ISIS dan membantu Irak melawan ISIS, jadi kami menganggap serangan itu sebagai tindakan sepihak,” kata Khalaf.
Sebagai tanggapan, kata dia, maka operasi bersama yang meliputi penggunaan wilayah udara Irak akan dilarang. Parlemen Irak juga telah meminta pemerintah mengusir 5.000 tentara AS dari sana setelah serangan AS.
Sebelumnya, menurut laporan New York Times, Rabu (15/1) dua petinggi militer AS mengatakan bahwa Pentagon ingin melanjutkan operasi untuk memerangi ISIS.
Saat dimintai tanggapan oleh AFP, Pentagon mengaku tidak dapat memberikan informasi mengenai kelanjutan operasi militer tersebut. Juru bicara koalisi pimpinan-AS di Baghdad juga menolak berkomentar.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Senin kemarin mengungkapkan bahwa para pemimpin Irak secara pribadi mendukung kehadiran pasukan AS di sana, meskipun ada seruan pengusiran.
“Mereka tidak akan mengatakan secara terbuka. Tetapi secara pribadi mereka semua menerima kenyataan bahwa AS masih ada di sana melaksanakan misi anti-teror,” kata Pompeo di sebuah forum di Universitas Stanford.
sumber : CNN News
