detakhukum.com, Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat memberikan arahan kepada jajaran dinas, camat, lurah serta pimpinan BUMD dalam briefing staff yang diselenggarakan secara daring dari Balai Kota Bogor, Selasa( 8/ 9/ 2020).
“ Untuk Dinas Perhubungan saya titip kondisi Stasiun Bogor. Tetap ditindaklanjuti pola kerjasama Kota Bogor dengan Trans Jakarta dan PT PPD terkait sistem moda transportasi alternatif. Untuk Dispora, fokus kampanyekan protokol kesehatan, pilih olahraga- olahraga yang aman yang mana saja. Basket, sepakbola ataupun semacamnya di stop dahulu, perhatikan pula protokol olahraga- olahraga yang aman seperti apa,” ungkap Bima Arya.
Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang( PUPR) Kota Bogor, kata Bima Arya, agar jalan sepeda di seputaran Kebun Raya ataupun Sistem Satu Arah( SSA) untuk diperbaiki.” Tidak hanya itu, kedepan PUPR dimohon mempersiapkan jalan alternatif gowes yang lain mengingat animo gowes yang luar biasa dan adanya permintaan dari komunitas sepeda,” katanya.
Khusus Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informasi, dimohon untuk mengakselerasi konsep Pembelajaran Jarak Jauh( PJJ), ini didasari arahan Menteri Pendidikan yang tidak memperkenankan proses belajar mengajar secara tatap muka untuk wilayah yang masuk zona merah ataupun zona oranye.
“ Tampaknya ini akan panjang, untuk itu supaya dipercepat jaringan Wifi serta yang lainnya, segera. Saya mau aplikasi Jaga Asa yang sudah kita buat digeser untuk kebutuhan pendidikan. Jangan lupa kajian- kajian pendidikannya untuk di akselerasikan,” tegas Bima.
Sementara itu, Dedie Rachim juga menambahkan, supaya Satgas Pelajar berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menekan kerumunan anak muda pada malam hari dan kerap membahayakan diri sendiri juga pengendara lain.
” Saya usul pembentukan Satgas Percepatan serta Penanganan Covid- 19 di entitas atau komunitas untuk menguatkan kewilayahan khususnya tim surveilen serta Detektif( deteksi aktif) Covid- 19. Karna penanganan ini jadi tanggungjawab semua, yang utama di BUMD Kota Bogor ataupun pihak yang lain, minimal terdapat 2 sampai 3 orang yang bertanggung jawab untuk menunjang kampanye protokol kesehatan Dinkes. Perangkat daerah lain diharapkan aktif turun langsung,” jelas Dedie.
” Untuk Dishub serta Satpol. PP, tindak lanjuti keluhan masyarakat terkait sopir angkot yang tidak gunakan masker serta pengamen yang suka droplet. Amankan para pengamen tersebut untuk kurangi penularan,” tambahnya.
Untuk penyaluran Bansos tahap III, Bima dan Dedie mengharapkan BPBD serta Dinas Sosial agar segera mengakselerasikan penyalurannya sehingga warga jadi lebih tenang menjalani kondisi yang ada. Diharapkan minggu- minggu ini sudah ada dalam bentuk SK.
Khusus untuk anggaran Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara( KUA- PPAS) 2021, Bima meminta seluruh perangkat daerah dalam perencanaan anggaran mempedomani 5 hal yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, program prioritas serta janji kampanye.
Terakhir Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menyampaikan agar seluruh perangkat daerah mempersiapkan dokumen pendukung Lakip dan RB tahun 2020, dimana penanganan Covid- 19 termasuk dalam penilaian Lakip 2020.( prokompim)
