detakhukum.com,Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi dana penanganan pandemi virus corona baru sebesar Rp151,25 triliun per 6 Agustus 2020. Angka itu setara dengan 21,75 persen dari total alokasi yang sebesar Rp695,2 triliun.
Sri Mulyani menyatakan ada kemajuan dari realisasi penyerapan dana penanganan virus corona. Ia merinci realisasi pada akhir semester I 2020 sebesar Rp124,62 triliun dan akhir Juli 2020 sebesar Rp147,67 triliun.
Mayoritas penyerapan berada di bidang perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) yang sebesar Rp86,5 triliun. Dana yang terserap setara dengan 48,8 persen dari alokasi Rp203,91 triliun.
Rinciannya untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sembako Jabodetabek, bantuan tunai non Jabodetabek, program Kartu Prakerja, diskon listrik, dan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa,” ucap Sri Mulyani dalam video conference,senin (10/8).
Bila dirinci,realisasi untuk PKH sebesar Rp26,6 triliun, kartu sembako Rp25,8 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp3,2 triliun, bantuan tunai non Jabodetabek Rp16,5 triliun, program Kartu Prakerja Rp2,4 triliun, diskon listrik Rp3,1 triliun, dan BLT Dana Desa Rp8,8 triliun.
Kemudian,realisasi di bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) per 6 Agustus 2020 tercatat sebesar Rp32,5 triliun. Angkanya setara dengan 27,1 persen dari alokasi Rp123,47 triliun.
Dana itu digunakan untuk penempatan dana pemerintah di perbankan sebesar Rp30 triliun, pembiayaan investasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp1 triliun, pajak penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah Rp200 miliar, dan subsidi bunga UMKM Rp1,3 triliun.
Lalu, realisasi di bidang kesehatan tercatat sebesar Rp7,1 triliun. Dengan kata lain, pemerintah baru menggunakan dana untuk sektor kesehatan sebesar 14,4 persen dari target Rp87,55 triliun.
“ni untuk insentif kesehatan pusat dan daerah Rp1,8 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan Rp16,2 miliar, lalu sudah cair juga untuk gugus tugas Rp3,2 triliun, dan insentif bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) kesehatan Rp2,1 triliun,jelas Sri Mulyani.
Selanjutnya,realisasi di bidang sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp8,6 triliun dan insentif usaha Rp16,6 triliun. Sementara, insentif pembiayaan korporasi belum terserap satu persen pun.
Ia bilang penyerapan pembiayaan korporasi masih nol karena pencairan penyertaan modal negara (PMN) untuk sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru ditargetkan bulan ini.Menurutnya,Daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) untuk PMN sudah terbit,tetapi masih menunggu peraturan pemerintah (PP).Rancangan PP dalam proses final,kata Sri Mulyani.
Dengan seluruh upaya penanganan pandemi virus corona ini,Sri Mulyani berharap konsumsi masyarakat pada kuartal III 2020 bisa mendekati nol persen.Maklum, tingkat konsumsi masyarakat pada kuartal II 2020 minus hingga 5,51 persen.
“Pemerintah akan terus berusaha agar pertumbuhan konsumsi kuartal III 2020 paling tidak mendekati nol persen.Artinya kontraksi konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2020 bisa dimitigasi dengan berbagai langkah tadi,” tutur Sri Mulyani,(Red/CNN)
