Scroll untuk baca artikel
>hostidn
>hostidn
Nasional

Cukup Sidik Jari, Cuci Darah Pakai BPJS Kesehatan Gak Perlu Surat Rujukan

×

Cukup Sidik Jari, Cuci Darah Pakai BPJS Kesehatan Gak Perlu Surat Rujukan

Sebarkan artikel ini
bpjss Cukup Sidik Jari, Cuci Darah Pakai BPJS Kesehatan Gak Perlu Surat Rujukan

detakhukum.com, Jakarta – Seluruh fasilitas kesehatan mitra kerja BPJS Kesehatan yang melayani pelayanan cuci darah (hemodialisa) sudah menerapkan sistem perekaman sidik jadi (finger print).

Sistem finger print adalah syarat yang juga membantu memudahkan pelayanan administratif pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat cuci darah, (18/02/2020).

“Alhamdulillah sudah 100%, semua faskes yang melayani cuci darah sudah menerapkan sistem finger print. Kami mengapresiasi faskes mitra kerja kami yang berkomitmen tinggi untuk memberikan peningkatan kualitas layanan peserta JKN-KIS.

Baca juga:  Viral, Pengantin Ini Gagal Nikah Karena KUA Masih Tutup

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, BPJS Kesehatan bersama Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan Program JKN-KIS.

Salah satunya adalah kemudahan prosedur pelayanan cuci darah. Saat peserta tidak perlu lagi mengulang membuat surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Pemangkasan prosedur pasien gagal ginjal kronis yang rutin mendapatkan layanan cuci darah di rumah sakit ini, syaratnya sederhana. Peserta harus sudah merekam atau terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print) di rumah sakit tempat dia biasa mendapat pelayanan.

Baca juga:  BBM Pertalite Akan Seharga Premium! Berlaku Dimana dan Untuk Kendaraan Apa Saja?

Hal ini diharapkan mempermudah pasien JKN-KIS mengakses layanan cuci darah tanpa repot lagi mengulang mengurus surat rujukan dari FKTP. 

Penerapan penggunaan finger print dilakukan dalam rangka simplifikasi administrasi, Diharapkan hal ini dapat mengurangi antrean serta memberikan kepastian klaim yang akan dibayarkan karena terhindar dari penggunaan kartu oleh peserta yang tidak berhak.

Fasilitas kesehatan juga mempunyai kewajiban meneliti kebenaran identitas peserta dan penggunaannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *