Bupati Ade Yasin Minta Pemekaran Bogor Dapat Disetujui

Bupati Ade Yasin Bupati Ade Yasin Minta Pemekaran Bogor Dapat Disetujui

detakhukum, Jakarta – Pernyataan Wakil Presiden Ma`ruf Amin yang menyebut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) hanya untuk Papua,membuat Bupati Bogor Ade Yasin angkat bicara.Pemkab Bogor tengah memperjuangkan pembentukan Kabupaten Bogor Barat. Alasannya, wilayah Kabupaten Bogor  terlalu luas dengan jumlah penduduk kelewat banyak.

Menurut Ade, dengan pelbagai alasan itu, pemerintah pusat seharusnya juga memberi pengecualian untuk Kabupaten Bogor. Sehingga diizinkan untuk dimekarkan meskipun masih moratorium DOB.

“Kita kan sudah ajukan Bogor Barat ini sudah lama dan sudah paripurna. Karena Kabupaten Bogor terlalu luas dan jumlah penduduknya sama banyak dengan sebuah provinsi,” kata Ade,(29/1).

Ade bercerita,dalam sejarahnya pembentukan daerah baru di Jawa Barat tidak pernah gagal.Contohnya Kota Bogor, Depok,Kabupaten Bandung Barat,Cimahi dan Pangandaran.

Baca juga:  Danny Pomanto Kantongi Surat Rekomendasi Nasdem

Justru banyak gagal itu yang di luar Jawa Barat. Informasinya,2020 ini masih moratorium.Tapi melihat kondisi dan kebutuhan Kabupaten Bogor harusnya ada pengecualian, katanya

Ketua DPW PPP Jawa Barat ini juga menyebut Gubernur Jawa Barat,Ridwan kamil telah meminta ke pemerintah pusat untuk memberi pengecualian untuk Kabupaten Bogor Barat.Kecuali di Jawa Barat ini pernah ada kegagalan setelah ada DOB,” kata Ade.

Wapres Ma’ruf Amin menuturkan, hingga saat ini pemerintah masih berpegang pada Moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) yang sudah ada sejak 2014.Dalam moratorium tersebut ditegaskan bahwa tidak ada lagi wilayah yang akan dimekarkan. Namun, lanjut Ma’ruf, Papua akan mendapat prioritas jika dilakukan pemekaran.

Baca juga:  Dishub kabupaten Bogor Antisipasi Wisatawan Puncak yang Terkena Penutupan Jalan

“Tidak ada pemekaran, kecuali memang yang menyangkut Papua ya,” kata Ma’ruf di Istana Wapres,Rabu (22/1).seperti diberitakan merdeka.

“Papua itu kan sudah lama sebenarnya. Sudah ditetapkan cuma belum direalisasi. Oleh karena itu yang masih dibahas kemungkinan itu adalah soal Papua. Tidak berarti mengubah moratorium. Tidak,” tegasnya.

Ma’ruf menambahkan, hingga saat ini pemerintah masih membahas urgensi pemekaran di wilayah Papua. Pemerintah pusat tidak ingin daerah lain ikut-ikutan menuntut pemekaran.

“Sampai hari ini masih Papua.Nanti kalau dibuka satu nanti semua minta.Dan tidak semua daerah,ya kita lihat yang nanti dipertimbangkan itu kalau memang mendesak dan memang terlalu,prioritas istilahnya.Yang pasti Papua. yang lainnya belum,” tuturnya. (Red)

Baca juga:  Sekda Syarifah Sofiah Minta 2-3 Tahun Program Transportasi Dituntaskan