detakhukum.com, Jabar – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggratiskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di Jabar.
Sebelumnya, pada 28 Desember 2019, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat berjanji biaya SPP atau iuran bulanan peserta didik (IBPD) untuk SMA sederajat dibebaskan pada 2020.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dewi Sartika menegaskan, biaya SPP gratis untuk SMA dan SMK di Jabar akan diberlakukan pada tahun ajaran 2020/2021.
“Pembayaran SPP di SMA dan SMK akan digratiskan mulai pertengahan 2020. Besaran keseluruhan bergantung pada jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah,” ujar Kadisdik saat ditemui di El Hotel Royale, Jln. Merdeka No. 2, Kota Bandung, Kamis (28/11/2019).
Adapun besaran dana yang diberikan pemerintah kepada tiap siswa, menurut Kadisdik, berkisar Rp 150 – 180 ribu per bulan. Namun, ia menggarisbawahi, pembebasan biaya tersebut hanya berlaku bagi sekolah negeri. “Negeri saja, kalau untuk swasta sudah ada dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU),” tegasnya.
Semakin sedikit rombel di sekolah, jelas Kadisdik, maka besarannya akan lebih besar daripada sekolah dengan rombel yang lebih banyak. “Sekolah dengan rombel 1 hingga 12 kelas akan mendapat besaran lebih banyak. Sedangkan yang paling banyak rombelnya mendapatkan bantuan yang lebih kecil,” jelasnya.
Menurut Ridwan Kamil, langkah pembebasan biaya SPP ini menjadi poin pembenahan bidang pendidikan di Jawa Barat. Jadi, saya kira semua kekurangan akan kita perbaiki. Setiap tahun juga kita selalu memberikan perbaikan-perbaikan.
Selain menggratiskan SPP, lanjutnya, Jawa Barat juga tengah membenahi pengadaan ruang kelas dan sekolah baru serta penyelesaian masalah kesejahteraan guru honorer. Bahkan untuk bisa menggratiskan SPP SMA dan SMK negeri mulai tahun 2020 ini, Anggaran Rp 1,4 triliun disiapkan untuk merealisasi kebijakan tersebut.
“Wacana penggratisan SPP ini harus mendapatkan persetujuan DPRD Jabar, mengingat kebutuhan anggarannya besar dan kami harus melakukan efisiensi di bidang lain,” tuturnya.
Namun, Gubernur menegaskan, meskipun besar, pihaknya menjamin upaya penghematan tidak akan mengganggu anggaran pembangunan lain. Gubernur pun berharap bisa menghasilkan anggaran yang cukup untuk menggratiskan biaya SPP. (disdik/dtk)
