detakhukum.com,Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta aparat penegak hukum menyelidiki dan mengusut dugaan permintaan “fee” kepada para pelaku usaha terhadap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
“Saya mendapat laporan adanya oknum pejabat daerah Kabupaten Bone yang meminta ‘fee’ dari pelaku usaha dari dana PEN dengan menjanjikan pekerjaan. Sementara Kabupaten Bone tidak mendapat persetujuan pengucuran dana PEN dari pemerintah pusat,” kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/11) yang dilansir dari antara.
Karena itu dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan kepolisian harus mengusut tuntas dugaan oknum pejabat daerah di Kabupaten Bone yang diduga meminta “fee” tersebut.
Andi Rio menyesalkan adanya dugaan peristiwa tersebut di Kabupaten Bone, padahal pejabat daerah seharusnya mendukung agenda strategis pemerintah pusat dalam melakukan pemulihan ekonomi.
“Bukan justru menjadi bahan bagi-bagi ‘kue’ atau meminta ‘fee’ kepada pelaku usaha, pelaku usaha ingin menghidupkan kembali usaha serta mempekerjakan karyawannya,” ujarnya.
Dia menilai, dugaan oknum pejabat daerah di Kabupaten Bone tersebut hanya akan merusak tatanan program pemerintah pusat. Padahal menurut dia, dana PEN digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dorong ekonomi untuk pemulihan ekonomi, bukan justru memiskinkan pelaku usaha dan membuat rumit ekonomi daerah.
Politisi asal Bone itu berharap agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali dan menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat daerah untuk tidak bermain-main dengan dana bantuan dari pemerintah pusat di tengah pandemi COVID-19.
“Jangan sampai niat baik justru menjadi petaka bagi kita semua karena ulah oknum pejabat daerah yang hanya ingin memperkaya diri semata,” katanya.
Andi Rio mengatakan, masyarakat Bone ingin ekonomi kembali pulih sehingga aparat penegak hukum harus menegakkan hukum dengan mendukung program strategis Presiden Jokowi.
Karena itu dia meminta penegak hukum mencari dan menangkap oknum pejabat daerah yang “bermain” di balik program prioritas Presiden Jokowi sampai ke akarnya.(dth)
