VPS HOSTING
VPS HOSTING

Konsensus Jakarta: Resep ASEAN Kendalikan Krisis Myanmar

  • Bagikan
Konsensus Jakarta Resep ASEAN Kendalikan Krisis Myanmar Konsensus Jakarta: Resep ASEAN Kendalikan Krisis Myanmar

detakhukum.com – Para pemimpin negara anggota ASEAN menyepakati lima poin sebagai langkah awal untuk memperbaiki situasi di Myanmar. Kelima konsensus itu dirumuskan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Jakarta, Sabtu (25/4/2021) lalu. KTT itu ikut dihadiri Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin junta Myanmar.

Meski ditanggapi beragam kalangan, para pemimpin di negara Asia Tenggara ini berharap konsensus itu jadi resep awal yang ‘mujarab’ untuk menyelesaikan konflik politik berdarah di Myanmar. Apa saja poin-poinnya? ini selengkapnya.

  1. Kekerasan harus sege dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
  2. Dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
  3. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
  4. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).
  5. Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Diklaim didengarkan junta

Jenderal Min Aung Hlaing belum memberi respons resmi terkait 5 konsensus itu. Meski begitu, PM Singapura Lee Hsien Loong mengklaim Min Aung Hlaing telah mendengarkan masukan para pemimpin ASEAN dan bersedia menerima delegasi mereka di Myanmar.

Min juga disebut tidak menentang peran konstruktif ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis di negaranya.

“Dia mengatakan, dia mendengar kami, dia akan mengambil poin-poin yang ia anggap berguna, bahwa dia tidak menentang peran konstruktif ASEAN, atau kunjungan delegasi ASEAN, atau bantuan kemanusiaan [..] dan bahwa mereka akan bergerak maju dan terlibat dengan ASEAN dengan cara yang konstruktif.”ujar Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura dilansir Channel NewsAsia.

Bikin geram pemerintah tandingan.

Sementara itu, pemerintah tandingan di Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) mengecam pelaksanaan KTT itu. Dr. Sasa, juru bicara kelompok itu, menyebut KTT sepenuhnya tak adanya klausul pembebasan tahanan politik seperti Aung San Suu Kyi atau pelibatan peran Pemerintah Persatuan Nasional. Mereka pun menutup ruang dialog dengan junta.

Tidak ada kompromi. Empat syarat sudah kami susun. Ini bukan tuntutan saya, ini [tuntutan] orang-orang Myanmar. Kami tidak dapat melegitimasi pembunuhan. Jika Anda (ASEAN) melegitimasi junta, Anda melegitimasi militer,* dilansir Nikkei Asia. (narasi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *